Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengkritik pernyataan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, yang mengatakan bahwa saat ini dirinya harus menahan diri demi kepentingan yang lebih besar.
Sikap tersebut membuat Refly heran. Menurutnya, apa alasan Prabowo bergabung ke dalam pemerintah jika mengaku tak bisa berbuat banyak?
BACA JUGA:
"Kalau pilihannya berada dalam pemerintahan tidak bisa buat apa-apa, kenapa masuk dalam pemerintahan? Kan kalau masuk pemerintahan, tentu diharapkan Prabowo memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan," ungkap Refly Harun dalam tayangan Youtube Refly Harun, Selasa, 9 Februari.
Prabowo saat ini menduduki jabatan di bidang pertahanan serta keamanan negara. Oleh sebab itu, Refly melanjutkan, Prabowo Subianto mestinya mampu lebih banyak mengintrospeksi kebijakan pemerintah.
Penegakan hukum era Jokowi dinilai lebih tajam ke bawah
Ia mejelaskan, penegakan hukum di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih tajam ke bawah dibanding ke atas. Refly kemudian menyinggung beberapa kasus pidana, salah satunya adalah kasus yang menjerat Muhammad Rizieq Shihab.
"Ada kesalahan yang sebenarnya tidak perlu ditahan dan ditangkap, tapi ditahan dan ditangkap. Ya, kita sebutlah kasus Habib Rizieq, kasus ustaz Maaher yang akhirnya meninggal di penjara. Terakhir, enam pentolan FPI yang juga ditahan," ucapnya.
Padahal, menurut Refly, polisi bisa saja melakukan diskresi untuk tidak menahan orang-orang yang ia sebutkan. Sebab, mereka bukan tergolong kriminal yang berbahaya seperti koruptor, pembunuh, dan perampok.
"Kalau kriminal betul, seperti koruptor, pembunuh, perampok, wajar harus ditahan. Karena kalau tidak ditahan pasti mereka akan menghilangkan jejaknya, barang bukti," jelasnya.
"Tapi, kalau pelanggaran kerumunan, Petamburan misalnya, tidak mungkin menghilangkan barang bukti karena itu cukup satu kali saja. Tidak mungkin juga lari karena ada penjaminnya, apalagi mengulangi perbuatan pidananya," lanjut dia.
Sebelumnya, Prabowo menyebut dirinya harus lebih banyak menahan diri demi kepentingan yang besar. Namun, Prabowo tidak menyebut apa kepentingan yang dimaksud.
"Kadang-kadang saya juga harus banyak-banyak menahan diri demi kepentingan yang besar, demi kepentingan partai dan seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam tayangan Youtube GerindraTV.
Prabowo mengaku Gerindra belum bisa menjadi partai yang berkuasa dengan mutlak. Namun, Prabowo meminta realitas yang ada tidak menyurutkan semangat kader Gerindra.
"Kita tetap ingin berkuasa dengan halal, dengan legitimate, dengan konstitusional. Kita ingin berkuasa dengan izin rakyat. Kita ingin berkuasa dengan perjuangan yang baik, tapi jangan pernah ragu bahwa kita terus punya keyakinan, bahwa kita mampu memperbaiki bangsa ini," ungkap Prabowo.
Ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI.id, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
