Pada Senin, 1 Februari, Joe Biden mengancam Myanmar akan kembali memberlakukan sanksi. Sikap Presiden Amerika Serikat (AS) itu terkait kudeta yang dilancarkan para pemimpin militer Myanmar.
Ia juga mengutuk sikap militer Myanmar terkait penahanan pemimpin terpilih serta perain Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi. Hal tersebut, tambahnya, merupakan serangan langsung terhadap transisi menuju negara demokrasi dan supremasi hukum.
Tantangan Besar Joe Biden
Konflik di Myanmar merupakan ujian besar pertama bagi Biden. Ia memiliki janji untuk lebih banyak berkolaborasi dengan sekutu terkait tantangan internasional, terutama dengan besarnya pengaruh China.
"Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang mereka tangkap," kata Biden, dikutip dari Reuters.
Baca juga:
https://voi.id/berita/30076/kudeta-militer-myanmar-bagaimana-nasib-600-ribu-muslim-rohingya
https://voi.id/berita/29984/as-ancam-pihak-yang-sebabkan-kekacauan-demokrasi-di-myanmar
“Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi. Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang sesuai," tegasnya.
Pemerintahan Joe Biden melakukan tindakan cepat, yaitu melaksanakan diskusi internal tingkat tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk menyusun tanggapan terhadap kudeta dan berencana untuk berkonsultasi secara dengan Kongres AS.
“Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Burma,” tandasnya.
Ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI.id, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
