Terungkap! Ini Penyebab Banjir yang Landa Sukabumi dan Jabodetabek

JAKARTA - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyoroti tentang peristiwa banjir bandang yang melanda Sukabumi hingga Jabodetabek beberapa waktu lalu.

Diana bilang, salah satu penyebab terjadinya banjir karena banyaknya permukiman penduduk di sempadan sungai.

Diana mengaku, dirinya sempat berkunjung ke beberapa titik banjir bandang, salah satunya di Cisarua, Kabupaten Bogor. Bahkan, permukiman warga di sisi sungai menyebabkan ukuran sungai menjadi mengecil.

"Di Cisarua itu banjirnya menerjang permukiman penduduk yang berada di atas sungai. Dulu sungainya itu besar, terus sekarang menjadi kecil. Karena apa? Karena banyaknya rumah-rumah yang berdiri, sebenarnya itu sempadan sungai, tapi dia tambahkan rumah-rumahnya," ujar Diana saat ditemui di kantornya, Rabu, 12 Maret.

Menurut Diana, keberadaan permukiman itu menjadi penyebab dari banjir bandang kemarin. Sebab, air yang seharusnya mengalir deras karena intensitas hujan cukup tinggi, kini tak mampu menampung air karena ukuran sungainya mengecil.

Mengingat, ukuran sungai ataupun danau yang mengecil, akhirnya aliran air tidak mampu terbendung.

Aliran air tersebut pun kemudian meluap dan menyebabkan banjir bandang di rumah-rumah warga.

Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Sukabumi, Jawa Barat.

Saat itu, Diana mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meninjau lokasi terdampak banjir bandang.

"Saya usul kepada Pak Gibran kemarin juga kepada Bupati Sukabumi, ya, agar sempadan sungai itu kalau bisa jangan ada rumah-rumah. Sempadan sungai itu harusnya, kan, kosong. Sehingga, nanti kalau airnya melampiaskan dan sebagainya, ya, masih di sempadan sungai tersebut," tegas Diana.

Sedangkan di Bekasi sendiri, kondisinya juga tidak jauh berbeda. Diana menilai, keberadaan permukiman di sempadan sungai membuat Kementerian PU kesulitan untuk membangun tanggul sungai.

"Besok itu kami dengan Pak Gubernur DKI (Pramono Anung) dan Menteri ATR (Nusron Wahid) akan duduk bareng lagi untuk (bahas) tanggul-tanggul yang di Bekasi," ungkapnya.

Tak hanya itu, Diana menuturkan, pihaknya juga akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membahas terkait adanya sertifikat di sekitaran sungai Bekasi.

Keberadaan sertifikat itu yang menghambat program normalisasi sungai serta pembangunan tanggul.

"Kami koordinasikan terus dengan Pemda. Karena yang menyelesaikan ini adalah masalah pemda, ATR. Karena kami akan membangun, tetapi lahannya belum ada, belum siap," pungkasnya.