Pemprov Jateng Mulai Siapkan Lahan Sekolah Rakyat

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menyiapkan dan mengidentifikasi lahan maupun gedung yang bisa digunakan untuk program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Sasaran utama Sekolah Rakyat adalah calon siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrem atau dari keluarga rentan kemiskinan. Sekolah ini nanti gratis," kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu, 12 Maret dilansir ANTARA.

Hal tersebut disampaikannya usai rapat koordinasi dan sosialisasi pembentukan Sekolah Rakyat di kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang.

Menurut dia, lahan yang diidentifikasi ini tidak harus aset milik Pemprov Jateng, namun juga bisa dari pemerintah kabupaten/kota.

Rencananya, pembangunan sekolah maupun revitalisasi gedung untuk sekolah, dilakukan pada 2025, dengan pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut dia, menyiapkan lahan untuk membangun sekolah tidaklah mudah, sebab luas lahan yang harus disiapkan sebagaimana ditentukan oleh Kementerian Sosial seluas 5- 10 hektare.

Yang jelas, kata Luthfi, Pemprov Jateng mendukung penuh program tersebut karena hingga kini masih ditemukan banyak warga yang putus sekolah.

Bahkan, disebut Luthfi masih ada banyak gedung sekolah di Jateng yang perlu dilakukan perbaikan.

Karena itu, keberadaan Sekolah Rakyat akan berperan besar dalam memotong mata rantai kemiskinan di Jateng melalui sektor pendidikan, seiring dengan angka kemiskinan di Jateng yang masih 9,58 persen.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan program Sekolah Rakyat mulai dijalankan pada tahun ajaran 2025/2026.

Untuk tahap awal akan dimulai dari aset-aset milik Kemensos sebagai lokasi sekolahnya yang berada di empat kota, yakni Kabupaten Pati, Magelang, Temanggung, dan Kota Surakarta.

Sekolah rakyat menerapkan sistem boarding school (asrama), dengan kurikulum yang digunakan sebagaimana sekolah unggulan, namun penekanannya adalah pendidikan karakter.

Terkait lahan yang disediakan Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota, ia belum bisa mengatakan status ke depannya karena ketentuannya masih menunggu finalisasi.

"Seminggu yang akan datang, akan diketahui berapa dari Jateng yang sudah siap. Bisa dalam bentuk gedung yang direvitalisasi atau tanah. Kami tunggu usulan sampai 21 Maret (2025)," kata sosok yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.