Guru Besar Hukum Sebut Kritikan Rektor kepada Jokowi untuk Hambat Prabowo-Gibran
Diskusi Persatuan Doktor Hukum Indonesia bertema 'Fenomena Inflistrasi Politisi Partisan di Kampus' (Abdul Aziz Masindo/VOI).

Bagikan:

JAKARTA - Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor dan Ketua Forum Pengacara Konstitusi, Andi Asrun, mengatakan pendapat para akademisi, guru besar, hingga rektor di perguruan tinggi yang ramai-ramai mengkritik Presiden Joko Widodo dinilai sengaja untuk menghambat pasangan calon nomor urut dua, Prabowo-Gibran.

Menurutnya, kritik kampus terhadap Presiden Jokowi sudah terbantahkan ketika ia menunjukkan netralitasnya di Pemilu.

"Menurut saya, ketika Pak Jokowi mengatakan tidak kampanye, maka tuduhannya memihak itu selesai. Ketika Pak Jokowi mengatakan hentikan penyaluran bansos, maka selesai tudingan bahwa Jokowi memihak, Pemerintah tidak netral," kata Andi dalam diskusi Persatuan Doktor Hukum Indonesia bertema Fenomena Infiltrasi Politisi Partisan di Kampus pada Jumat, 9 Februari 2024, di Jakarta.

Andi juga menilai kritikan itu bertujuan untuk menggerus elektoral paslon tertentu yang selama ini diidentikkan mendapat dukungan Presiden Jokowi.

"Dugaan saya bahwa gerakan kritik terhadap Pemerintah ini adalah sebuah mobilisasi politik. Tujuannya, pertama, kepentingan elektoral."

"Jadi, kalau kita lihat beberapa tokoh di balik ini, ya, mereka ini memang tujuan utamanya menghambat keterpilihan dan mendegradasi elektabilitas Prabowo-Gibran," tutur Andi.

Hal senada juga diungkapkan pakar hukum tata negara, Fahri Bachmid. Dia mengungkapkan kritikan dari mimbar akademik yang muncul jelang pencoblosan merupakan hal yang bias untuk mengganggu.

"Kalau misalkan mendekati masa pencoblosan, tapi selalu terjadi gangguan dan kebisingan seperti ini, ini sangat susah untuk kita membedakan bahwa ini aspirasi yang mutlak untuk kita cermati sebagai sesuatu yang objektif atau tidak," kata Fahri, Jumat, 9 Februari 2024.

Sedangkan Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia, Abdul Chair Ramadhan, menyebut petisi kritik dari para civitas kampus yang ditujukan kepada Presiden Jokowi lebih menyerupai tindakan politisi.

"Kalau menyerupai ini tidak murni bersifat akademik, tidak murni otak pikiran hati guru besar, berarti ada yang menciptakan, ini yang dipanggil cipta kondisi dalam rangka menuju momentum," ujar Chair.